Tulisan

KONTROVERSI KONVERSI MINYAK TANAH KE ELPIJI

Oleh : Victor Assani 

KONVERSI DAN KONTROVERSI

Konversi atau dalam bahasa Inggris biasa ditulis conversion atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan kata konversi atau perubahan, merupakan sebuah kata dengan kepastian berdirinya sebuah implikasi, baik implikasi yang negative maupun positif. Perubahan dimanapun akan Selalu menimbulkan sesuatu yang baru ataupun sebuah pergantian. Perubahan akan Selalu menimbulkan reaksi  baik yang berupa berupa penolakan (reject), terpaksa menerima (accommodation) maupun penerimaan (approve) dari komunitas maupun kelompok yang akan dirubah polanya untuk bidang-bidang tertentu, hal seperti inilah yang akan memunculkan sebuah controversy atau biasa ditulis dalam bahasa indonesianya kontroversi atau bisa diartikan dengan perdebatan dengan memunculkan pro maupun kontra.

Begitu juga dengan program pemerintah yang berupa konversi minyak tanah ke LPG (Liquid Petrolium Gas) atau bahan bakar gas cair yang sudah mulai dicanangkan oleh pemerintah sejak 2007 dan diharapkan dapat tuntas sampai tahun 2012 tak pelak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Dengan dalih untuk mengurangi subsidi minyak tanah yang cukup tinggi, maka dicarikan alternative lain yang dapat digunakan oleh masyarakat tentunya dengan alternative bahan bakar yang lebih murah, tentunya dengan subsidi yang lebih murah juga..

TUJUAN UTAMA PROGRAM

Kalau dilihat dari tujuan yang diharapkan dari konversi minyak tanah ke elpiji tersebut memang memiliki tujuan yang mulia, yakni mengurangi subsidi yang diakibatkan oleh banyaknya subsidi yang ditujukan untuk minyak tanah, semisal, sebagai gambaran bahwa pelaksanaan program pengalihan minyak tanah ke elpiji 3 kg tersebut diatas maka pemerintah dapat menghemat subsidi yang harus ditanggung kurang lebih sebesar Rp. 415 milar selama tahun 2007 kemarin, memang sebuah angka yang cukup fantastis, sehingga kita bisa membayangkan betapa banyaknya duit Negara yang bisa dihemat apabila proyek ini dapat berjalan dengan lancar.

Disamping itu kelebihan dari penggunaan bahan bakar berbahan dasar cair ini adalah merupakan bahan bakar yang bersih dan ramah lingkungan, sehingga memang sudah sangat sesuai dengan program penanggulangan “global warming” dan Program Langit Biru.

Sedangkan kalau ditilik secara biaya, justru ternyata bahan bakar elpiji ini cenderung lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar konvensional yang lain, namun demikian memang kalau kita melihat secara akumulatif memang akan nampak justru lebih mahal daripada minyak tanah.

KEMUNCULAN PRO DAN KONTRA

Beberapa pendapat di kalangan masyarakat yang sekalipun belum tentu merupakan pernyataan yang mewakili khalayak ramai, namun bisa dijadikan gambaran, sebagaimana yang dituturkan oleh Sarniti (34) salah satu warga Cempaka Baru RT 07 RW 10, Kemayoran, Jakarta Pusat yang telah menggunakan Elpiji 3 kg mengatakan memasak menggunakan kompor gas ternyata lebih hemat, bersih, dan cepat. Awalnya sih takut, tapi setelah diberi pengarahan cara penggunaan kompor gas, sekarang tidak lagi. Malah mudah banget, ujar Sarniti yang berprofesi ibu rumah tangga.
Sarniti menambahkan bahwa setelah menggunakan kompor gas Elpiji selama empat bulan, biaya kebutuhan rumah tangganya untuk memasak bisa ditekan. Dengan Elpiji 3 kg, bisa digunakan untuk dua minggu. Biasanya waktu masih menggunakan Minyak Tanah satu minggu bisa menghabiskan 4-5 liter dengan harga Rp 2.300 per liter. Jadi dengan Elpiji benar-benar hemat, cetus ibu satu anak. (Media Pertamina, EdisiI No: 51/XLII , 18 Desember 2006  

Namun keadaan demikian tentunya akan berbeda, ketika program tersebut benar-benar diterapkan di seluruh lapisan masyarakat khususnya orang-orang miskin yang ada di pelosok-pelosok pedesaan yang ketergantungan dengan minyak tanah sangat tinggi, bagaimana dengan orang yang berada di pedesaan kawasan hutan, yang kesehariannya masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar dan belum masuknya listrik ke wilayah tersebut sehingga masih menggunakan lampu teplok, petromaks atau mungkin bahkan menggunakan obor yang sangat membutuhkan minyak tanah? Apakah dengan menggunakan gas elpiji bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti itu? Apakah mereka mampu membeli gas elpiji 3 kg yang harganya berkisar diantaran Rp. 15.000, sekalipun ini untuk waktu seminggu sekali, rasanya terlalu berat. Kenyataan di lapangan meunjukan bahwa mereka hanya sanggup membeli minyak tanah saja per minggu 1 liter misalnya.

Dalam sebuah kunjungan ke daerah-daerah yang–konon menurut pemerintah–sudah diberi tabung elpiji gratis, kami menemukan berbagai keluhan masyarakat. Sejak adanya kebijakan konversi itu, minyak tanah menghilang dari pasar. Kalaupun ada, harganya sangat tinggi, sehingga mereka tak sanggup membelinya. Sementara itu, kalau mau beli gas, mereka harus membeli 3 kg atau satu tabung yang harganya berkisar Rp 15 ribu.
Kondisi ini tampaknya belum diperhatikan pemerintah. Bagi rakyat kecil, membeli bahan bakar Rp 15 ribu sangat memberatkan, karena penghasilan mereka tiap hari hanya cukup untuk makan sehari, bahkan terkadang kurang. Ini berbeda dengan minyak tanah yang bisa dibeli eceran, satu atau bahkan setengah liter sekalipun. Dari aspek ini, kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji akan menimbulkan masalah seperti yang disebutkan di atas. (wawancara dengan anggota DPR, Wahyudin Munawar di www. tempointeraktif.com Rabu, 25 Juli 2007)

Jauh di tempat lain kegelisahan muncul ketika program itu digulirkan, ”kemusnahan” kompor manual secara drastis, otomatis akan berimbas dengan ”memusnahkan” pembuat kompor manual secara drastis pula. Sebagai contoh, kita akan melihat ke wilayah Desa Munjul, Kecamatan Kutasari, kabupaten Purbalingga, dimana kekhawatiran itu tampak dengan jelas seiring bergulirnya program ini, di desa yang dikenal sebagai sentra perajin kompor yang cukup terkenal di wilayah Jawa Tengah khususnya exs Karesidenan Banyumas ini, dimana setiap bulannya, masing-masing sentra rata-rata mampu memproduksi seribu unit kompor minyak. Kompor-kompor yang dibuat dari bahan stainless dan seng itu dijual dengan harga Rp 25 ribu hingga Rp 50 ribu. Kegiatan memproduksi kompor itu juga mampu menyerap puluhan warga sebagai pembuat dan perakit kompor-kompor tersebut. Produk dari Desa Munjul dipasarkan di wilayah eks Karisidenan Banyumas, seperti Cilacap, Purwokerto dan Banjarnegara.

Kepala Desa Munjul, Muhammad Yani kepada wartawan pernah menuturkan, pemberitaan seputar konversi minyak tanah ke gas elpiji itu sempat dikonfirmasikan kepada Bupati Triyono Budi Sasongko, saat mengunjungi desa itu beberapa waktu lalu. Sayangnya, warga tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan.“ Karena itu memang kebijakan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Pemkab Purbalingga pun tidak bisa menolaknya. Yang jelas, para perajin itu mulai dibikin cemas dengan adanya kebijakan ini,” ujar Yani. Yani mengeluhkan kebijakan pemerintah yang konon hendak memberdayakan pengusaha kecil. Kini, ketika warga mulai mampu mandiri dengan menjadi perajin kompor, justru muncul kebijakan untuk mengurangi bahkan menghilangkan penggunaan kompor minyak tanah.

Seorang perajin kompor, Purwanto (39), mengaku bisa memahami kebijakan itu terkait semakin berkurangnya ketersediaan minyak tanah. Tapi pemerintah juga harus menyediakan solusi bagi masyarakat yang dirugikan dengan kebijakan tersebut.“Perajin kompor dan penjual minyak tanah mau bekerja apa?. Tidak mudah untuk alih profesi begitu saja. Tolong pemerintah memikirkan masalah itu,” tandasnya. (www.purbalingga.go.id/php/150907)

Faktor lain yang justru ”menggelikan”  adalah, ternyata tabung gas yang cukup kecil dan sipmple tersebut ternyata harus diimport dari luar negeri terlepas dari alasan kekurangmampuan produksi dalam negeri untuk memproduksi tabung-tabung tersebut, ini jelas-jelas menunjukan bahwa pemerintah kurang peka menangkap peluang untuk memberdayakan industri dalam negeri, paling tidak kalau hal tersebut dapat dilakukan di dalam negeri, sudah berapa banyak penduduk maupun sentra-sentra industri logam dapat diberdayakan dengan adanya program tersebut, sekalipun mungkin kontrol kualitas yang ketat juga harus diberlakukan.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEDIAAN MASYARAKAT

Dari berbagai macam diskripsi pada paragraf-paragraf diatas tentunya kita bisa menarik beberapa kesimpulan mengenai faktor-faktor apa yang sekiranya akan mempengaruhi kesediaan masyarakat untuk beralih dari penggunaan minyak tanah ke bahan bakar elpiji.

FAKTOR INDIVIDU

Kalau ditilik dari faktor individu, adalah merupakan sifat dasar dari seseorang maupun kelompok orang untuk sulit diajak berubah, sulit untuk mengganti suatu kebiasaan dengan kebiasaan yang lain, jadi apabila program pemerintah dalam kompensasi bahan bakar minyak ke gas elpiji akan mengalami hambatan dari faktor individu adalah benar.

Asumsi di masyarakat bahwa kompensasi tersebut akan memberatkan seperti harga produk yang ”dianggap” relatif mahal, karena harus membeli dalam bentuk kemasan ukuran minimal 3 kg, semakin membuat image bahwa hal tersebut malah tidak menguntungkan.

FAKTOR PRODUK

Bentuk dan kemasan dari elpiji yang bisa dikatakan tidak fleksibel juga menghambat faktor penerimaan masyarakat, seseorang tidak bisa dengan leluasa membawa tabung gas elpiji tersebut, seseorang tidak bisa membeli dalam ukuran-ukuran tertentu dibawah ukuran minimum yang 3 kg per tabung dengan harga sekitar Rp. 15.000 per tabung, hal inilah yang membuat fenomena penolakan dari masyarakat. Faktor fleksibilitas dari kemasan elpiji dibandingkan dengan minyak tanah memang jauh berbeda.

Kebiasaan menggunakan minyak tanah di suatu masyarakat pedesaan misalnya, sudah merupakan sesuatu yang mendarah daging didukung dengan mudahnya seseorang mendapatkan barang tersebut dan multifungsinya barang tersebut. Minyak tanah dapat digunakan sebagai alat untuk memasak, alat untuk penerangan maupun alat untuk membantu membakar sampah misalnya, bagaimana dengan gas elpiji yang tentunya hanya bisa digunakan untuk memasak, dan ternyata gas elpiji tidak bisa difungsikan untuk hal-hal selain proses masak memasak masyarakat.

FAKTOR TEKNOLOGI

Teknologi memang hadir untuk memudahkan operasional dalam kehidupan manusia, namun teknologi juga  tidak lepas dari faktor alat bantu teknologi sendiri disisi lain, operasional teknologi disisi lainnya dan yang tidak kalah pentingnya adalah harga dari sebuah teknologi tersebut.

Ketika seseorang akan mempergunakan gas elpiji untuk proses keseharian memasak misalnya, dia harus menambahkan alat lagi yang berupa kompor gas dan operasional kompor gas dan pemasangan maupun pencabutan tabung gas juga memerlukan metode tersendiri sehingga akan menjadi hambatan bagi orang-orang khususnya di pedesaan.

Disamping tentunya biaya investasi yang diperlukan untuk dapat mengoperasionalkan peralatan tersebut. Memang benar untuk tahap awal peralatan tersebut memang disupplay secara gratis oleh pemerintah, namun demikian untuk pembelian-pembelian selanjutnya tetap akan menjadi beban dari para pengguna.

FAKTOR KOMUNIKASI

Kegagalan dari komunikasi pemerintah juga sangat mempengaruhi pertentangan masyarakat dengan program ini, khususnya masyarakat yang ada di pedesaan dan di daerah-daerah kumuh di perkotaan, adanya pesan yang tidak sampai dan tidak jelas kepada masyarakat membuat masyarakat menjadi tidak dapat memahami arti penting dari program ini.

STRATEGI KOMUNIKASI YANG HARUS DILAKUKAN PEMERINTAH

Dari beberapa uraian diatas maka bisa kita lakukan beberapa analisis singkat mengenai alasan dan strategi apa yang harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah.

Faktor produk menjadi tidak begitu bermasalah ketika kita bisa memastikan bahwa produk tersebut akan didapatkan oleh masyarakat secara mudah dan murah, tentunya dikarenakan adanya subsidi dari pemerintah, disamping memang kegunaan dan cara penggunaan yang tidak terlalu membutuhkan keahlian khusus alias sangat mudah diperasikan.

Oleh karena itu, hal yang paling penting dalam proses konversi minyak tanah ke bahan bakar gas/ elpiji  adalah proses komunikasi dan sosialisasi dari pemerintah itu sendiri.

Strategi sosialisasi memang membutuhkan banyak waktu dan tenaga, namun hal ini tidaklah bisa dikatakan hal yang sulit, ketika pemerintah bisa memanfaatkan dan mengoptimalkan sosialisasi ini melewati struktur-struktur yang ada dan berbagai media-media yang ada, tentunya dengan mengusung konsep yang jelas, mudah dimengerti dan menunjukan paling tidak bukti-bukti keunggulan dari pemanfaatan elpiji.

Kita bisa memahami berbagai macam alasan yang dikemukakan oleh pemerintah, sekalipun kita masih bisa mencari energi alternatif yang lain yang mungkin masih bisa digunakan sehingga kita dapat mempertahankan subsidi minyak tanah dengan menekan pemborosan penggunaan energi di bidang lain, jadi misalnya Jika alasannya untuk mengurangi subsidi dan memanfaatkan gas produksi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan energi nasional, kenapa pemerintah tidak mengkonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD, yang memakai solar) dengan pembangkit listrik tenaga gas (PLTG). Konversi dari PLTD ke PLTG ini cukup sederhana, tinggal menambah alat converter di mesin-mesin pembangkit listrik. Bahkan sebagian mesin di PLTD bisa dioperasikan dengan solar ataupun gas.

Pemerintah kurang peka melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar penghasilannya pas-pasan. Mestinya, kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji dilakukan secara selektif. Masyarakat kecil tetap dibiarkan memilih untuk sementara waktu, apakah menggunakan minyak tanah atau elpiji, yang kedua-duanya disubsidi. Sementara itu, masyarakat yang mampu diharuskan memakai elpiji. Untuk itu, perlu ada pendataan penduduk miskin yang akurat di tiap-tiap wilayah agar pemberian subsidi tersebut tepat sasaran.
Karena itu, untuk masyarakat pedesaan di lereng-lereng pegunungan, apakah mereka bisa dipaksa memakai tabung gas? Seberapa besar manfaat tabung gas tersebut? Jelas, tidak! Kebutuhan mereka jelas bukan tabung gas, melainkan listrik. Mereka lebih baik memakai tungku yang bisa dipakai untuk membakar kayu, batu bara, atau briket. Semua bahan bakar tersebut mudah diperoleh di desa secara gratis dan bisa dibuat sendiri. Tapi listrik? Mereka sangat membutuhkannya untuk berbagai kebutuhan, baik penerangan maupun informasi melalui media elektronik (TV dan radio).

Namun demikian, program ini telah digulirkan dan pada prinsipnya memang ada banyak sisi positif yang sebenarnya bisa kita ambil dari konversi minyak tanah ke gas elpiji, dengan catatan harus benar-benar selektif dalam melakukan skala prioritas, tinggal bagaimana pemerintah bisa memasyarakatkan program ini melalui berbagai cara seperti memberdayakan seluruh jajaran aparatur pemerintah dari pusat sampai tingkat RT di daerah-daerah disamping pemerintah juga harus memanfaatkan media-media masa baik cetak, elektronik maupun apapun untuk mensosialisasikan hal ini dengan gamblang ke masyarakat.

PENGUASA-PENGUASA BERILAH HAMBAMU UANG ….. !!!!!!*) 

KONTROVERSI PEMESANAN 6 UNIT F 16

Oleh : Victor Assani

Bukanlah Amerika Serikat namanya kalau setiap tindak-tanduknya tidak menimbulkan kontroversi, paling tidak hal ini juga ditunjukan ketika Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert M. Gates berkunjung ke Jakarta dan bertemu langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang langsung membawa hasil dengan adanya pesanan 6 unit F16 produksi tahun 1990 alias pesawat F16 bekas untuk menemani 4 unit F16 generasi tahun 1970 tak kalah telah meninggalkan kontroversi di tanah air.

Adalah sangat mulia ketika ada pemikiran di kepala pemimpin-pemimpin kita untuk melengkapi armada angkatan perangnya khususnya udara dengan peralatan-peralatan yang modern dan cukup mutakhir demi menjagaa keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa dibayangkan bahwa Negara seluas 1.904.569 km2 hanya dikawal armada udara yang sangat minim, sebelum kedatangan beberapa unit pesawat Sukhoi dan beberapa Helikopter dari Rusia, sebagai gambaran bahwa ternyata dari tidak lebih 300 unit pesawat terbang yang dipunyai TNI AU (termasuk pesawat tempur, latih tempur maupun angkut tempur) hanya 30% dari armada tersebut yang bisa difungsikan, sedihnya lagi dari angka tersebut, hanya 10% pesawat yang bisa dioperasikan dengan maksimal, alias hanya 10 unit pesawat yang bisa diperasikan secara maksimal, termasuk pesawat tempur, sangat ironis memang.

Kita mengenal Amerika Serikat sebagai negara super power dengan hoby mengintervensi dan mendikte kebijakan politiknya hampir disemua negara, apalagi negara yang sedang berkembang untuk mengikuti segala kepentingannya dengan cara yang kasar seperti invasi terhadap Afghanistan maupun ke Irak yang terbukti melakukan kesalahan.

Beranjak dari pemikiran ini maka sangatlah tidak tepat kiranya kalau kita melakukan pembelian 6 unit F16 bekas dari negeri Paman Sam tersebut, ada beberapa pemikiran yang melandasi penulis untuk menyatakan ketidaksetujuan akan hal itu.

Pertama, Amerika Serikat akan semakin yakin bahwa Indonesia merupakan negara yang masih sangat bergantung kepada Amerika, sehingga mereka akan selalu mendapatkan angin segar untuk mengintervensi kebijakan-kebijakan politik luar maupun dalam negeri Indonesia dan semakin membuka harapan mereka untuk melancarkan kepentingan-kepentingan bisnis mereka di Indonesia, karena dengan dilakukannya transaksi ini tentu akan membuka pintu untuk terjadinya peningkatan hubungan minimal dibidang pertahanan sehingga intelijen-intelijen Amerika Serikat yang hebat dengan CIA nya dapat leluasa dengan mudah masuk ke Indonesia.

Terus apakah dengan terjadinya transaksi ini embargo terhadap angkatan perang kita akan langsung dicabut? Amerika bukanlah negara bodoh yang dengan begitu saja akan merubah strategi embargonya, embargo merupakan metode yang sangat bagus untuk ditukar dengan berbagai macam kepentingan mereka, barulah embargo itu akan dicabut, semisal penekanan masalah terorisme, keamanan kepentingan-kepentingan bisnis Amerika di Indonesia dan sebaginya.

Kedua, pesawat yang kita beli adalah pesawat F 16 bekas yang diproduksi tahun 1990, ini berarti pesawat itu sudah berumur hampir 18 tahun, ini adalah hal yang sangat memalukan. Memang benar apabila kita memang sangat minim dengan budget pertahanan, namun demikian dengan membeli pesawat yang hanya 6 dan bekas itu sudah meruakan aib buat bangsa ini, kehormatan bangsa di mata negara-negara khususnya kawasan Asia Tenggara akan semakin menurun.

Kalau enam F-16 generasi keempat jadi dibeli, berarti Indonesia akan memiliki sepuluh F-16. Harga pesawat tersebut masing-masing USD 30 juta atau Rp 273 miliar (kurs USD 1 = Rp 9.100). Itu merupakan harga untuk pesawat dan senjatanya. Kalau enam unit, berarti totalnya sekitar Rp 1,422 triliun atau sedikit lebih mahal sekitar Rp. 122 milyar korupsi yang dilakukan oleh Edy Tansil yang sampai sekarang belum diketemukan rimbanya

Jadi pada dasarnya apabila pengelolaan keuangan negara bisa dilakukan dengan jujur dan benar, angka sejumlah itu merupakan angka yang sangat sedikit, setara dengan korupsinya seorang penjahat yang sampai sekarang tidak diketemukan rimbanya, sebenarnya sekali lagi adalah hal yang sangat mudah bagi kita jangankan untuk membeli satu sekuadron tempur yang lama, yang baru pun pada dasarnya kita mampu.

Ketiga, diperlukan hubungan alternatif dengan negara di luar Amerika Serikat yang bukannya akan menolong, malah menjerat. Mengapa kita tidak melengkapi armada tempur kita degan pesawat tempur buatan Rusia, Sukhoi misalnya, toh beberapa tahun yang lalu kita juga sudah membeli beberapa pesawat tempur tersebut yang secara teknologi juga setara dengan pesawat-pesawat tempur buatan Amerika Serikat. Alangkah lebih baiknya jikalau yang kita beli adalah pesawat-pesawat Sukhoi buatan Rusia, dimana sang produsen dan pemerintahan dari produsen tersebut tidak memiliki banyak kepentingan yang harus didiktekan kepada negara pembeli dan kemungkinan kecil melakukan berbagai macam embargo.

Jadi apakah masih ada jaminan kalau kedepannya Amerika Serikat tidak melakukan embarg persenjataan, sehingga beberapa pesawat tempur yang canggih hanya nongkrong dan tak berdaya di hanggarnya? Jawabannya adalah Ya, ketika kita selalu menuruti kepentingan dan keinginan Amerika Serikat, namun apakah kita akan selalu berada dibawah ketiak Paman Sam? Berarti harga diri kita sebagai sebuah bangsa telah tergadai.

Di akhir paragraf ini saya akan memandaskan lagi bahwa kiranya rencana pemesanan 6 unit F 16 bekas tersebut kiranya dipertimbangkan lagi, kita harus belajar dari pengalaman bahwa dengan membeli produk tersebut ke Amerika ternyata bukanlah keuntungan yang kita dapatkan, malah kesulitan-kesulitan kedepannya yang harus kita hadapi dengan masih membayanginya ancaman embargo-embargo persenjataan yang selama ini juga yang hanya muncul wacana-wacana pencabutannya saja, tanpa ada realisasi yang pasti. Atau mungkin kalau memang hal itu sudah sangat mendesak sebaiknya kita berpaling ke Rusia sekaligus sebagai bukti bahwa kita juga bisa beralih ke negara lain dan pastilah akan membuat cemburu Paman Sam, atau mungkin malah akan lebih baik lagi kalau dana perang itu justru dibagi-bagikan ke masyarakat yang lebih membutuhkan makan dan biaya pendidikan yang murah daripada peralatan perang yang sama sekali memang tidak bisa dibanggakan, penguasa …. penguasa berilah hambamu uang !!!!!*)

*) Cuplikan syair lagu Iwan Fals

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: